Ada satu angka yang sulit diabaikan ketika membicarakan masa depan anak Indonesia: Rp335 triliun.

Angka tersebut merupakan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk 2026. Pemerintah menempatkan MBG sebagai salah satu program besar untuk meningkatkan gizi anak, menekan persoalan stunting, sekaligus membangun kualitas sumber daya manusia.

Pada saat yang sama, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan pada 2026. Pemerintah menyebut angka itu sebagai anggaran pendidikan terbesar dalam sejarah, dengan berbagai program untuk guru, siswa, mahasiswa, beasiswa, hingga pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan.

Di atas kertas, keduanya terlihat seperti investasi besar untuk manusia Indonesia.

Tetapi justru karena angkanya begitu besar, pertanyaannya juga semakin besar.

Apakah anak-anak Indonesia hanya membutuhkan makanan yang bergizi, atau juga membutuhkan pendidikan yang benar-benar berkualitas?

Pertanyaan ini penting karena MBG dan pendidikan sebenarnya tidak boleh dipertentangkan. Anak yang lapar akan sulit berkonsentrasi. Tetapi anak yang kenyang juga belum tentu memperoleh pendidikan yang baik.

Ia tetap membutuhkan guru yang cukup, ruang kelas yang layak, buku, laboratorium, perpustakaan, internet, sanitasi, fasilitas olahraga, dan lingkungan sekolah yang aman.

Maka, jangan sampai keberhasilan pembangunan manusia hanya diukur dari berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan.

Pada September 2026, Badan Gizi Nasional melaporkan realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersedia Rp218,77 triliun per 16 September. Pada 31 Agustus, program tersebut disebut telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Namun, dalam proses penajaman sasaran, sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima MBG.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan lagi sekadar wacana. Program itu sudah menjadi realitas fiskal dan sosial dalam skala sangat besar.

Karena itu pula, pengawasannya harus semakin besar.

Pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi di ruang-ruang kelas setelah negara mengeluarkan ratusan triliun rupiah untuk program gizi.

Apakah kualitas pembelajaran meningkat?

Apakah sekolah-sekolah yang selama ini kekurangan fasilitas mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar?

Apakah kesejahteraan dan kualitas guru semakin baik?

Apakah anak-anak di daerah terpencil mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar?

Dan yang paling penting, apakah investasi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan dalam kualitas sumber daya manusia?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk menolak MBG.

Justru sebaliknya. Semakin besar anggaran yang diberikan kepada MBG, semakin besar pula tuntutan agar program tersebut berhasil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Realitas di lapangan juga tidak selalu sesederhana angka dalam dokumen anggaran.

Dalam pelaksanaan MBG, pemerintah sendiri masih melakukan penajaman penerima manfaat dan pembenahan tata kelola. BGN menyebut perluasan program dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan layanan, ketepatan sasaran, keamanan, dan akuntabilitas.

Sementara itu, persoalan mengenai dampak anggaran MBG terhadap pendidikan telah menjadi bagian dari perdebatan publik dan bahkan masuk ke Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah perkara pengujian UU APBN 2026. Para pemohon, termasuk guru, mempersoalkan antara lain hubungan alokasi MBG dengan pemenuhan hak pendidikan dan kesejahteraan guru. Pandangan tersebut merupakan posisi para pemohon dalam perkara yang masih menjadi proses hukum, bukan putusan yang telah menyatakan bahwa MBG secara hukum merugikan pendidikan.

Di sinilah pemerintah perlu memberikan jawaban yang lebih meyakinkan kepada publik.

Sebab masyarakat tidak hanya ingin mengetahui berapa triliun rupiah yang dianggarkan.

Masyarakat ingin mengetahui hasilnya.

Anak-anak memang membutuhkan makanan bergizi. Tetapi mereka juga membutuhkan pendidikan yang membuat mereka mampu membaca dunia, berpikir kritis, menguasai teknologi, memiliki keterampilan, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Jangan sampai kita berhasil membuat anak-anak kenyang tetapi masih membiarkan mereka belajar di ruang kelas yang tidak layak.

Jangan sampai jumlah penerima MBG terus bertambah, sementara kualitas pembelajaran tidak bergerak sebanding.

Jangan sampai negara terlalu sibuk menghitung jumlah porsi makanan, tetapi lupa menghitung berapa banyak sekolah yang masih membutuhkan perbaikan.

Inilah alasan mengapa perdebatan tentang MBG seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah program tersebut baik atau buruk.

Pertanyaannya jauh lebih besar.

Bagaimana negara membagi prioritas ketika kebutuhan semuanya sama-sama penting?

Gizi adalah fondasi.

Pendidikan adalah proses.

Keduanya menentukan masa depan.

Karena itu, MBG boleh semakin besar. Tetapi pendidikan jangan sampai terlupakan.

Sebab satu porsi makanan mungkin hanya menyelesaikan kebutuhan seorang anak untuk satu hari.

Sementara pendidikan yang berkualitas dapat menentukan arah hidupnya selama puluhan tahun.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan hanya berapa banyak anak yang menerima makanan gratis.

Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah anak-anak tersebut kelak tumbuh menjadi generasi yang sehat, terdidik, mandiri, produktif, dan mampu menentukan masa depan mereka sendiri.

Dan untuk sampai ke sana, negara tidak boleh memilih antara anak yang kenyang dan anak yang terdidik.

Anak Indonesia membutuhkan keduanya.